Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat NTB Desak Kejati NTB Tetapkan Oknum Anggota DPRD Sebagai Tersangka

Foto Saddam Husein

Lombok Tengah, 1 Agustus 2025 — Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk segera menetapkan oknum anggota DPRD NTB sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang seharusnya merupakan hasil aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD periode 2019–2024.

Koordinator Koalisi, Saddam Husen, menyatakan bahwa program Pokir yang telah diketok palu dan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh anggota DPRD periode sebelumnya tidak semestinya diubah oleh anggota DPRD yang baru.

“Program Pokir yang dititipkan oleh masyarakat melalui anggota DPRD periode 2019–2024 tidak boleh diubah. Itu adalah aspirasi masyarakat hasil reses, dan tidak boleh diotak-atik,” tegas Saddam Husen.

Ia juga mengungkapkan dugaan kuat bahwa oknum anggota DPRD NTB periode 2024–2029 telah melakukan perubahan terhadap program Pokir tanpa melibatkan anggota dewan periode sebelumnya, serta menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaannya.

“Yang lebih parah, beberapa oknum bahkan telah mengembalikan uang ke Kejati NTB. Pengembalian ini menjadi bukti bahwa mereka mengakui kesalahan dan patut segera ditetapkan sebagai tersangka,” lanjut Saddam.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus ini, Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat NTB akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati NTB. Aksi ini bertujuan untuk mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas dan segera menetapkan tersangka dari kalangan anggota DPRD NTB periode 2024–2029 yang terlibat.

“Kami tidak akan diam. Kami akan turun ke jalan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan para pelaku tidak kebal hukum,” tutup Saddam Husen.LEM SDSS

[1/8, 19.24] Lalu Loteng: Foto Saddam husen